Penyerahan SK Kenaikan Pangkat (KP) Peroide Oktober 2018

PENYERAHAN SK KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 OKTOBER 2018

  1. Dasar

Nota Dinas dari Kepala BKPP kepada Bupati Sragen tanggal 18 September 2018 Nomor 800/3589/035/2018 Perihal Mohon Waktu Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS Periode 01 Oktober 2018

  1. Sumber Dana

Anggaran kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Sragen Tahun 2018 dengan Nomor 4.05.4.05.01.15.47  Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan gaji Berkala PNS

  1. Tamu/Undangan

Sejumlah 425 orang yang Terdiri dari :

  1. Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian sejumlah 32 dari 51 Perangkat Daerah;
  2. PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat sebanyak 393 orang.
  3. Proses Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Sragen untuk Periode 01 Oktober 2018 :
NO USUL KENAIKAN PANGKAT PENGOLAH REALISASI %
GOL JUMLAH
1 Golongan I/a – I/d 23 BKN Kanreg I / BKPP 23 100,00
2 Golongan II/a – III/d 518 BKN Kanreg I / BKPP 493 95,17
3 Golongan IV/a – IV/b 127 BKN Kanreg I / BKD Prov 4 3,15
4 Golongan IV/c ke Atas 1 BKN Pusat / BKD Prov 0 0,00
Jumlah 669   520 77,73

 

Sisa usulan yang belum terealisasi: 149 orang, terdiri atas :

  1. Golongan IV sebanyak 124 orang è dalam proses di BKN Pusat Jakarta, BKN Kanreg 1 Yogyakarta dan BKD Provinsi Jawa Tengah.
  2. Golongan II & III sebanyak 25 orang è dalam proses di BKN Kanreg I Yogyakarta.
  • Memperhatikan faktor tempat, ritme kerja pada OPD, dll maka pada hari ini akan diserahkan Keputusan Bupati Sragen tentang Kenaikan Pangkat sebanyak 393 PNS, selanjutnya secara bertahap akan diserahkan di kantor BKPP.

 

  1. Lain-lain:
  • Para Pejabat Umum dan Kepegawaian OPD:
  • Apabila jumlah usul dengan realisasi saat ini belum sesuai, agar dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan BKPP. Realisasi proses KP sampai dengan hari ini baru 77, 73 % dan sisanya masih proses di BKN.
  • agar segera menyusun daftar/nominatif PNS di lingkungan masing-masing yang akan diajukan KP Periode April 2019.
  • Agar Proses pelayanan Kenaikan Pangkat berjalan tertib, efektif dan lancar, berkas Usul KP dari Perangkat Daerah harus lengkap sesuai dengan persyaratan dan timeschedule yang ditentukan.
  • BKPP dan kepala subbagian umum dan kepegawaian agar lebih intensif lagi untuk berkoordinasi. Karena subbag umum dan kepegawaian merupakan “BKPPnya” perangkat daerah. Tujuannya hak-hak kepegawainnya setiap PNS dapat terpenuhi sehingga bisa melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*